Mimbar Malut – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi Maluku Utara soroti Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan hutang di lingkup Pemprov Malut.
Hal itu sampaikan oleh Ketua DPW PKS Maluku Utara, Is Suaib, pada Kamis (6/6/2024) saat dikonfirmasi sejumlah wartawan. Menurutnya, yang menjadi tanggung jawab utama kader PKS terpilih di Pileg kemarin yaitu soal pengelolaan APBD dan hutang Provinsi Maluku Utara yang sampai saat ini defisit cukup besar.
“Kita berharap dengan lima kursi dari PKS itu dapat membantu pemerintah dalam pemetaan keuangan,” kata Is Suaib pada Kamis (6/6/2024).
Dia menyebutkan, hutang tersebut kalau bisa harus diselesaikan di tahun ini, sehingga kata Is, tidak membebani pemerintah dan dewan berikut.
Ketua DPW PKS Malut ini juga mengatkan, selain terkait keuangan daerah, juga permasalahan pertumbuhan ekonomi yang nantinya diusulkan ke Pemerintah Maluku Utara.
“Ini menjadi fokus kita kedepan seperti itu. Kami mengusulkan itu sehingga nanti pemerintah formulasikan seperti apa,” ucapnya.
Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengeksekusi apa yang nantinya menjadi usulan ke 5 DPRD terpilih itu.
“Kita kan cuma mengawal tapi yang mengeksekusi dilapangan yaitu pemerintah dalam hal ini Gubernur. Tapi kalau MK yang jadi gubernur insyaallah kita lebih fokus lagi,” tutur Suaib.
Sebagaimana diketahui, Partai PKS meraih 5 kursi di DPRD Provinsi pada Pileg Februari 2024 lalu yang diperoleh dari 4 daerah pemilihan (Dapil) yakni dapil I meliputi Kota Ternate dan Halmahera Barat 1 kursi, dapil II Halut dan Morotai 1 kursi, dapil IV Sula dan Taliabu 1 kursi dan dapil V Halmahera Selatan berhasil meraih 2 kursi.
***
Tinggalkan Balasan