Mimbar Malut – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) atau pesta Demokrasi, sudah menjadi sebuah kontestasi perebutan kemenangan bagi pemangku-pemangku kepentingan politik. Bahkan dalam kontestasi itu, masyarakat selalu di libatkan untuk tidak lagi menjadi pemilih yang baik dengan menggunakan cara buruk alias Hoaks.
Untuk menepis persoalan tersebut maka menjadi tugas dan tanggung jawab semua orng yang memiliki kesadaran demi berjalannya demokrasi yang baik dan benar.
Hal ini kemudian dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dengan menggandeng Bawaslu Kota Ternate menggelar kegiatan sosialisasi Pengawas Pemilu jelang Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara.
Kegitan yang dilakukan Bawaslu RI dan Bawaslu Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara tersebut bertajuk Sosialisasi Organisasi Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder Pemilu
Kegiatan tersebut berlangsung di Bela Hotel Ternate, Kamis (4/7/2024) yang menghadirkan pemateri dari Akademisi dan Bawaslu RI seserta perwakilan organisasi kemahasiswaan, Partai Politik dan juga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan, ketika ditemui awak media menyampaikan bahwa, hal ini merupakan sampling yang harus mampuh dikendalikan Bawaslu RI dengan menggandeng Bawaslu Ternate dengan melakukan sosialisasi bersama dengan para stakeholder.
Kegiatan tersebut lanjut Kifli, dilakukan karena telah dinilai saat ini masih berkembang isu-isu hoaks yang terjadi dilapangan mau pun di Media Sosial (Medsos).
“Isu hoaks yang terjadi di medsos atau pun di facebook dan lainnya terkadang juga menyerang seperti yakni calon Kali Kota dan calon gubernur, organisasi, golongan dan pribadi tertentu yang berkaitan dengan Pilkada,” kata Ketua Bawaslu Ternate, Kifli Sahlan.
Dikatakannya, mengenai isu negatif yang berkaitan dengan Pilkada harus diantisipasi lebih awal karena hal itu sangat tidak baik dalam kontestasi demokrasi maka harus dicegah.
lebih lanjut lagi, Kifli bilang untuk pencegahannya maka ada tanggung jawab secara kolektif karena bukan hanya dari penyelenggara yang harus bertanggung jawab namun juga pemangku kepentingan turut mengambil peran.
“Masyarakat harus berpartisipasi, jika penyelenggaranya baik, peserta pemilunya baik tentu itu, akan menyukseskan pemilu,” tukasnya.
“Kalau cara pandang yang negatif maka akan menciderai proses tahapan Pilkada 2024,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan