Korupsi Anggaran Penanganan Vaksinasi, Tauhid Soleman dan Kadinkes Ternate Tambah 12 Nama Siluman ke Tim Satgas

Mimbar Malut – Kasus Korupsi Anggaran penanganan Vaksinasi Covid-19 dengan kerugian negara sebesar Rp 22,4 Miliar, rupanya melibatkan petinggi Kejaksaan dan Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman. Senin, (8/7/2024).

Dalam kasus Korupsi tersebut, yang menjadi dalang dari semuanya adalah M Tauhid Soleman selaku Wali Kota Ternate. Bagaimana tidak, Tauhid Soleman mengeluarkan Surat Keputusan (SK) siluman dengan menambahkan 12 nama dari 230 orang yang termasuk dalam tim Satgas.

SK siluman tambahan 12 nama dari 230 orang tim Satgas vaksinasi itu dibuktikan dengan nomor: 84.A/II.2/KT/2021 tertanggal 1 Juli 2021 itu sebagai pintu masuk menggelapkan anggaran honor dilakukan seorang Kepala Daerah (Wali Kota Ternate) Provinsi Maluku Utara.

Tak sampai disitu, penambahan 12 nama siluman dalam tim Satgas itu juga menjadi cikal bakal untuk menutup mulut kejaksaan dengan cara bagi-bagi jatah melalui anggaran honor dari 12 nama siluman yang SK nya diterbitkan oleh M Tauhid Soleman.

Selain petinggi Penagak Hukum di Kejari Ternate, ternyata mantan Kapolres Ternate Tahun 2021 berinisial A juga masuk dalam radar bagi-bagi jatah anggaran honor melalui tambahan 12 nama siluman yang digunakan Wali Kota Ternate untuk menculik anggaran penangan Vaksinasi Covid-19.

Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Nurbaity Radjabessy pada salinan putusan nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte yang diperoleh Mimbar Malut

Dari salinan putusan nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tersebut, Nurbaity selaku Kadinkes Kota Ternate menjelaskan bahwa pernah menerima uang sebesar Rp 95,2 juta dari Fatimah selaku Bendahara Dinkes.

Kerugian negara puluhan juta itu kata Nurbaity, dengan nominal yang berbeda-beda kemudian diserahkan kepada sejumlah pejabat, termasuk Wali Kota, M Tauhid Soleman

Kasus korupsi Rp 22,4 Miliar itu berupa fakta atas persidangan vaksinasi Covid-19 yang melekat pada Dinas Kesehatan Kota Ternate melalui Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan DPPA SKPD Tahun Anggaran 2021 Nomor: 1.02.1.02.01.16.24.5.2 tanggal 10 November 2021. Terealisasi sampai Desember Tahun 2021 sebanyak Rp 15,8 Miliar.