Mimbarmalutcom – Jelang berlangsungnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Maluku Utara, seluruh ASN diwajibkan untuk menjaga perilaku netralitas apalagi saat ini sudah masuk pada tahapan pendaftaran di KPU yang telah dibuka buka pada 27 Agustus 2024 kemarin.

Namun, ada dugaan yang disampaikan oleh Komunitas JoGoa terhadap Pj. Gubernur dan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara. Jabatan keduanya diduga atas bekingan salah satu pengusaha besar yang saat ini ikut mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur (Pilgub).

Seperti yang ditekankan oleh Ketua Komunitas JoGoa, Yamin Rusly bahwa ada dugaan konspirasi saling mengamankan posisi antara salah satu kandidat bakal calon Gubernur dengan Pj. Gubernur Malut Samsuddin A Kadir dan Pj. Sekretaris Daerah Abubakar Abdullah. Sehingga pihaknya meminta agar Bawaslu lebih perketat dalam melakukan pengawasan.

Dirinya meduga ada hubungan spesial antara Samsudin-Abaubakar dengan Benny Laos selaku Bacagub yang saat ini dikabarkan telah mendaftar di KPU Provinsi Maluku Utara.

“Tugas seorang Pj. Gubernur tidak mudah karena harus menjamin kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik termasuk juga menjaga netralitas birokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024,a” cakap Ketua Komunitas JoGoa Yamin Rusly.

Yamin menegaskan agar Bawaslu Malut memperketat pengawasan terhadap Samsuddin A Kadir selaku Pj. Gubernur saat ini. Dikatakannya, berpotensi Politik Balas Budi bakal terus mengalir apabila tidak diperketat oleh pihak penyelenggara dan pengawasan.

“Olehnya itu, netralitas para ASN dan kepala daerah di Provinsi Maluku Utara harus terus di didik. Pemilukada Serentak Tahun 2024 dimulai dan tahapan saat ini sudah masuk pada tahapan pendaftaran, Genderang perang untuk memperebutkan sekitar 963 ribu suara resmi ditabuh,” tuturnya.

Dalam menghadapi Pemilukada serentak 2024 ini lanjut Yamin, netralitas seorang Pj. Gubernur Maliku Utara Samsuddin A Kadir dan Pj. Sekretaris Daerah Abubakar Abdullah sangat diharapkan. Yamin menuturkan bahwa konspirasi antara Samsuddin dengan Benny Laos, terjadi saat salah satu pengusaha top itu diduga Back Up Samsuddin saat perebutan jabatan sebagai Pj. Gubernur di Kemendagri.

Selain itu, Yamin mensinyalir terkait bekingan Benny, rupanya juga pada Abubakar Abdullah yang saat ini telah menjabat sebagai Sekretarais Daerah Provinsi Maluku Utara.

“Maka Pj. Gubernur harus terbebas dari beban politik dari pihak yang mengusulkan dia menjadi Pj. Gubernur, karena ada rumor yang berkembang naiknya Samsuddin A Kadir menjadi Pj. Gubernur Maluku Utara karena turut andil dari Benny Laos selaku Bacagub saat ini,” ungkap Yamin.

Tak hanya itu, salah satu calon Gubernur Maluku Utara yang berlatar belakang pengusaha top tersebut yang dianggap dekat dengan Muhammad Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Olehnya itu, Yamin menyatakan kuat dugaan konspirasi antara Benny, Samsuddin dan Abaubakar pasti berdampak pada kepentinga  momentum Pemiluka serentak ini.

“Tidak hanaya itu, Pj. Gubernur ada juga rumor yang berkembang naiknya Abubakar Abdullah sebagai Pj. Sekretaris Daerah karena andil dari sang pengusaha top ini alias Benny Laos, terlepas dari jenjang karir yang bersangkutan sebagai PNS di birokrasi,” tandas Yamin Rusly.

Yamin menegaskan, kalau rumor ini betul adanya, maka netralitas Pj. Gubernur pada Pilgub 2024 ini sangat diragukan karena pasti ada politik balas jasa ataupun deal-deal ketika yang bersangkutan diusulkan jadi Pj. Gubernur Provinsi Maluku Utara.

“Dan ini akan berujung pada penggunaan kekuasaan dan sumberdaya yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk memenangkan calon gubernur berlatar belakang pengusaha top tersebut. tidak terhindarkan ini,” tegasnya.

Yamin menambahkan, atas polemik tersebut Komunitas JoGoa mendorong dan menita kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/kota agar lebih memperketat pengawasan.

“Untuk itu, Komunitas JoGoa mendorong kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota agar mengawasi secara ketat gerak-gerik Pj. Gubernur Maluku Utara dan Pj. Sekretaris Daerah serta perangkat birokrasinya dalam pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara 2024,” pungkas Yamin Rusly.

***

Ghun Wahys
Editor
Fikram Sabar
Reporter