– Polemik pergantian Ketua dan Sekretaris Wilayah Partai NasDem Maluku Utara secara tiba-tiba oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) rupanya menimbulkan konflik internal hingga berujung pada larangan berkantor bagi pengurus baru. Selasa, (2/9/2024).
Bagaimana tidak! Eks Ketua Wilayah, Achmad Hatari ketika dikonfirmasi awak media, dengan tegas menyampaikan bahwa agar pengurus baru NasDem Malut dibawah kendali Jakfar dan Husni Bopeng tidak berkantor.
Lebih lanjut, Hatari bilang gedung yang megah dengan cat berwarna putih berlantai tiga tepatnya di Jalan Sultan Khairun Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara itu dibangun dengan suar keringatnya bukan sumbangsi dari pengurus dan DPP.
“Kantor DPW itu dibangun oleh Achmad Hatari, Tidak! ada partisipasi dari siapa-siapa, apalagi DPP. Tidak pernah satu rupiah pun tidak ada. Oh nggak, saya akan halang, kalau kantor NasDem pengurus yang baru itu urusannya Husni Bopeng,” kata Hatari tegas!
Meski begitu, Hatari menyebutkan bahwa penyebab dirinya dan Malik Ibrahim dicopot karena perbedaan pandangan pengusungan bakal calon Gubernur Maluku Utara baru-baru ini.
“Karena Ketua dan Sekretaris tidak mendukung Benny Laos, jangan gadaikan keyakinan kita karena uang,” timpalnya.
Hatari menambahkan, dirinya sudah pantas diganti. Namun kata Hatari, bukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Ia juga menyoal bakal calon Gubernur yang diusung DPP NasDem berpotensi membuka diplomat negara Israel di Maluku Utara.
“Soal pergantian itu biasa, saya terima. Jadi, saya sudah 10 Tahun memang harus diganti, tetapi pergantian itu dasarnya saya tidak mendukung Benny Laos,” tandasnya.
“Itukan terlalu subjektif dan naif, kami tidak mau Israel membuka konsulat di Maluku Utara,” sambungnya.
Tinggalkan Balasan