Mimbarmalutcom – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rusaan Taib membantah komentar Pengamat Kebijakan Publik Maluku Utara, Muamil Sunan terkait dengan pembangunan pangkalan ojek yang menelan anggaran sebesar Rp 600 juta.
Rusaan Taib membantah komentar Pengamat tersebut dengan menyebutkan bahwa pembangunan pangkalan ojek nantinya bakal seperti Halte. Hal itu disampaikan Rusan dalam pemberitaan di salah satu media online. Kamis, (5/9/2024).
Meski demikian, Rusaan Taib selaku Kepala Dinas PUPR Kota Ternate ini bahkan tidak mau mengakui bahwa proyek yang tak masuk dalam program prioritas tersebut tidak memiliki status hukum yang jelas, namun dapat menghabiskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 600 Juta.
Bahkan, Rusaan justru coba melakukan pembelaan terhadap proyek yang menggunakan APBD setengah miliar itu dengan menyebutkan bahwa, nantinya pangkalan ojek yang dimaksud bakal seperti Halte.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Maluku Utara , Muamil Sunan menyebutkan bahwa yang disampaikan seorang Kepala Dinas adalah bentuk dari kehabisan akal dalam menepis sorotan publik dan hanya mengalihkan keselahan yang jelas-jelas tidak dapat dibenarkan regulasi.
“Nomenklatur kegiatannya jelas tercatat pangkalan ojek, bukan halte ojek jadi itu dua kata yang berbeda sehingga fungsinya pun jelas akan berbeda,” papar Muamil saat ditemui Mimbar Network.
Muamil juga menjelaskan, proyek yang masih dalam tahapan lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) milik Kota Ternate secara jelas nomenklaturnya tercatat pangkalan ojek.
Dikatakan, bahka informasi tersebut bisa diakses dengan muda oleh masyarakat umum. Sehingga lanjut Muamil, manajemen transportasi yang dirancang oleh pemkot dimasa pemerintahan Wali Kota Tauhid Solemen justru tidak sesuai.
“Bahkan banyak pembangunan fasilitas angkutan yang kehilangan asas manfaat bagi masyarakat,” tutusnya.
Tinggalkan Balasan