Pengamat Sebut Kadis PUPR Kehabisan Akal: Pernyataan Rusaan Hanya Mengalihkan Masalah

Tak hanya itu, Muamil kemudian menyarankan Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman fokus terhadap menajemen transportasi dan menyelesaikan permasalahan utama yang ada di masyarakat baik sampah, air bersih serta ketimpangan pembangunan infrastruktur hingga kesenjangan sosial.

“Pengelolaan anggaran di pemerintahan ini terkesan berorientasi proyek, buka untuk menyelesaikan permasalahan utama masyarakat. Selama periode Tauhid Soleman, penyerapan anggaran sangat besar hanya untuk proyek-proyek fisik di pusat kota,” cakapnya.

“Sehingga tiga wilayah kecamatan terluar bisa dikatakan tidak mendapatkan porsi anggarang yang cukup. Manajemen transportasi yang kacau, bisa dilihat dari fungsi terminal angkutan umum yang sudah berubah tempat penjualan pedagang, bukan lagi tempat transit angkutan umu. Mestinya pemkot bisa menata ulang agar ada manfaatnya, bukan menghamburkan anggarang dengan membangun pangkalan ojek yang jelas bukan visi misi walikota,” sambung Pengamatan itu.

Lebih lanjut, Muamil mengisakan jika pembangunan pangkalan ojek berdasarkan aspirasi masyarakat, maka pembangunan infrastruktur dasar di tiga wilayah kecamatan terluar juga merupakan permasalahan yang layak disoroti.

“Dalam siklus pembuatan kebijakan selalui dimulai dari adanya isu publik, yang sering dikenal dengan aspirasi masyarakat, namun perlu dipahami juga bahwa isu publik ada kategorisasi baik dari isu minor hingga isu utama,” tandasnya.

Selain itu, Muamil berujar, kesenjangan sosial di Kota Ternate, terutama diwilayah BaHim perlu perhatian serius sebagai program prioritas yang wajib diselesaikan.

“Dengan demikian tidak semua publik harus masuk dalam program kerja pemerintah, hanya isu utama saja. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial di wilayah BaHim menjadi isu utama dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pemkot harusnya lebih fokus pada penggunaan anggaran untuk wilayah BaHim, bukan pembangunan pangkalan ojek,” timpalnya.

Sekedar diketahui, pada pemberitaan di salah satu media online, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rusaan Taib mendefenisikan pangkalan ojek merupakan bagian dari halte.

Meski begitu, Rusaan juga bilang, proyek yang menguras APBD senilai Rp 660 Juta Rupiah ini dianggap tidak ada masalah karena sesuai ketentuan.