“Kemarin kan karena DAK ada efesiensi sehingga dihapuskan, mungkin semua sudah tahu itu. Karena memang anggaran DAK nya harus dipangkas sehingga kita terpaksa harus melakukan pemangkasan,” timpalnya.
Selain itu lanjut Sekprov, untuk pembangunan selanjutnya tentu pihaknya membutuhkan koordinasi dengan setiap Kabupaten/kota.
“Maka akan dilaksanakan Musrembang diakhir Bulan April, kita akan bicarakan terkait dengan atas instruksi Ibu Gubernur untuk bagaimana kita bereskan terkait dengan ruas jalan yang menjadi kewenangan-kewenangan Kabupaten dan provinsi,” jelasnya.
“Intinya bahwa, Pemerintah Provinsi pasti selalu berupaya membagikan terobosan pembangunan atau upaya-upaya pembangunan ke daerah-daerah secara adil dan sesuai kebutuhan yang tidak mendesak,” tambah Samsuddin Abdul Kadir.
Ditanya soal rincian dari sejumlah proyek pembangunan yang sudah direncanakan itu, Samsuddin mengakui tidak hafal satu persatu.
“Kalau rinciannya tentu saja saya tidak hafal karena kita punya APBD yang cukup besar. Tetapi yang intinya besar-besarnya saya tahu bahwa, dari sekitar 3,4 Triliun APBD kita itu kan diposisi belanja pegawai saja sudah 1 Triliun lebih. Kemudian juga ada anggaran yang berkaitan dengan pembinaan kehidupan bermasyarakat seperti yang saat ini telah berjalan seperti pasar murah dan sebagainya,” tutup Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir.
***
Tinggalkan Balasan