Mimbarmalutcom – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dihadiri langsung Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba dan Wakil Bupati, Helmi Umar Muchsin serta sejumlah jajaran pejabat daerah.
Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Kamis (10/25) kemarin turut dihadiri pula tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan. Musrenbang merupakan forum strategis tahunan yang bertujuan menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan.
Forum ini menjadi wadah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran mendatang. Acara tersebut bertajuk “Transformasi Agromaritim dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan Didukung Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Penurunan Kemiskinan”.
Diketahui, kegiatan perencanaan kerja daerah ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, didampingi Wakil Bupati Helmi Umar Muchsin, Sekretaris Daerah Safiun Radjulan, tiga Pimpinan DPRD, 30 Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Ketua Tim Penggerak PKK, serta 30 camat dari seluruh Kecamatan di Halmahera Selatan.
Di kesempatan itu, Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba menyatakan pentingnya perencanaan yang matang dan tepat sasaran dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.
Bassam sangat mengharapkan, melalui Musrenbang yang dilakukan ini bakal lahir banyak gagasan dan inovasi baru yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Halmahera Selatan.
“Mudah-mudahan agenda Musrenbang RKPD ini benar-benar menghasilkan manfaat besar, inovasi, serta gagasan-gagasan yang mampu memberi kontribusi nyata bagi negeri Saruma yang kita cintai,” ucap Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba dihadapan sejumlah pejabat.
Meski demikian, Bassam juga menyensil soal menyusun kebijakan pembangunan. Ia menekankan penyusunan kebijakan harus relevan dan sesuai dengan kondisi Rill.
Karena menurutnya, karakteristik Halmahera Selatan yang unik dan berbeda dari kabupaten/kota lain di Provinsi Maluku Utara, terutama dalam hal luas wilayah dan rentang kendali.
“Perencanaan kita tidak bisa dilakukan secara asal-asalan atau hanya menyalin dari daerah lain. Banyak tantangan dan faktor lokal yang harus menjadi pertimbangan,” ujarnya.
“Saat berdiskusi dengan para praktisi dari IPB, kami menyadari bahwa menyusun konsep agromaritim yang tepat tidaklah mudah. Diperlukan formulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah,” sambung Bupati Halsel Bassam Kasuba.
Bupati Halsel itu juga menyebutkan bahwa ini menjadi tantangan tersendiri, namun juga sekaligus peluang untuk menunjukkan komitmen bersama dalam menghadirkan perencanaan pembangunan yang proporsional dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kuncinya adalah niat dan komitmen kuat dari semua pihak. Jika kita semua menginginkan yang terbaik untuk negeri Saruma, maka kita harus serius dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan,” tandasnya.
Sekedar diinformasikan, melalui peluncuran Program Riset dan Inovasi Daerah dalam forum ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berharap dapat memperkuat landasan ilmiah dan data dalam setiap kebijakan, sehingga hasil pembangunan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
***
Tinggalkan Balasan