Mimbarmalutcom – Pekerjaan pembangunan Puskesmas di Desa Kabau, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara dinilai tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Senin, (28/04/2025).
Hal itu disampaikan Diskan Umamit melalui rilis yang diterima media ini. Diskan menilai, pekerjaan pembangunan Puskesmas Kecamatan Sulabesi Barat itu tidak sesuai RAB.
Pada RAB kata Diskan, sebesar 5,2 Miliar. Namun realisasi pembangunan Puskesmas dan rencana anggaran biaya menunjukkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek.
“Kondisi ini tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, tetapi juga menimbulkan risiko inefisiensi penggunaan anggaran negara serta kemungkinan terjadinya penyimpangan administratif,” ujarnya.
Menuntut Diskan, problem tersebut tidak memenuhi standar bangunan kesehatan. Bangunan puskesmas harus memenuhi standar teknis bangunan layanan kesehatan.
“Seperti cor dek yang tidak standar bisa membuat puskesmas tidak layak operasi Potensi Penyalahgunaan Anggaran jika cor dek dibuat lebih tipis atau tidak sesuai Rencana Anggaran Biaya,” pungkasnya.
Dikatakan, pembangunan Puskesmas itu juga sangat berpotensi terjadinya indikasi pengurangan volume pekerjaan yang merugikan negara.
“Bahaya bagi pengguna Puskesmas sebagai fasilitas umum harus aman untuk pasien dan staf. Kelemahan struktur lantai membahayakan keselamatan mereka,” tuturnya.
“Pendapat saya! Mengenai dengan membangun gedung berlantai dua dengan hanya menggunakan satu lapisan pembesian cor dek ini kurang ideal, karena dapat mengurangi kekuatan struktur, memperbesar risiko retak, udara/lembap kerusakan dini, serta berpotensi membahayakan keselamatan para masyarakat sebab pembangunan ini berdiri dalam waktu jangka panjang,” tandasnya.
Lebih lanjut, Diskan mempertanyakan anggaran sebesar 5,2 miliar itu di kemanakan,? Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula harus tegas dalam mengambil tindakan yang efektif dan tepat.
“Karena ini masalah serius yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menyebabkan kerugian besar bagi Negara dan masyarakat,” tuturnya.
***
Tinggalkan Balasan