Desak Bupati Copot Kepala Desa Ngute-Ngute, Praktisi Hukum: DPMD dan Inspektorat Harus Dievaluasi

Mimbarmalutcom – Praktisi Hukum, Meidi Noldi Kurama, menilai langkah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Halmahera Selatan (Halsel) takut menindak tegas Kepala Desa yang diduga bermasalah.

Hal itu disampaikan Noldi menyusul sejumlah pemberitaan terkait dengan masalah pengelolaan Dana Desa (DD) Ngute-Ngute yang dinilai tidak maksimal.

Menurut Praktisi Hukum, Meidi Noldi Kurama, pengelolaan Dana Desa (DD) Ngute-Ngute yang digunakan untuk pembangunan Jembatan dan gagal serta belum difungsikan masyarakat lalu sudah rusak adalah bukti bahwa Kepala Desa, Ngute-Ngute wajib dievaluasi.

“Bila perlu dicopot karena ini bagian dari kelalaian dan sudah berlangsung lama namun tidak segera dievaluasi. Pemda Halsel dalam hal ini, Inspektorat dan DPMD tampaknya lumpuh jalankan tugas,” ujar Noldi kepada mimbarmalutcom, Jumat (27/6/2025).

Noldi menegaskan, faktor penyebab daerah tidak maju dan masyarakat tak kunjung terlayani secara menyeluruh adalah ulah-ulah pemimpin yang berangkat dari desa. Kepala Desa tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, harusnya menjadi atensi Bupati untuk secepatnya menindak.

“Jangan biarkan bibit tak baik terus tumbuh subur di tubuh Pemerintahan Bassam-Helmi. Pak Bupati segera ambil tindakan, jika DPMD dan Inspektorat lumpuh menjalankan tugas, bila perlu evaluasi juga kedua instansi tersebut,” tegasnya.

Meski demikian, Noldi juga menyentil soal Penandatanganan pakta integritas para Kepala Desa dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) lalu. Dalam agenda tersebut, jelas termuat berbagai penegasan termasuk memberikan sanksi terhadap Kepala Desa yang bila mana ditemukan bermasalah.

“Lantas, apakah agenda tersebut hanya akan menjadi seremonial belaka, ataukah seperti apa. Ini harus ditegaskan, bagaimana langkah tegas dan cepat DPMD mengambil tindakan dan menyelesaikan segala persoala yang mengenai dengan pengelolaan dana desa. Dan di Desa Ngute-Ngute sudah jelas, DD ratusan juta ludes tak ada dampak apapun untuk masyarakat,” tandasnya.

“Maka dari itu, Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba harus bertindak, jika DPMD tidak bergerak maka dievaluasi saja. Jika mau daerah ini harus bersih dari korupsi dan nepotisme, maka hal-hal semacam ini segera di basmi,” tambah Noldi.