Mimbarmalutcom – Dinas elautan dan Perikanan (DKP) mendapatkan 6 titik yang dijadikan Kampung Nelayan, dan berkomitmen terus mendorong penguatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Sebagaimana diketahui, untuk tahun ini Maluku Utara mendapatkan alokasi pembangunan enam titik kampung nelayan dengan total anggaran mencapai Rp 132 miliar.
Hal itu disampaikan Kepala DKP Maluku Utara, Fauzi Momole. Dikatakannya, saat ini masih menyiapkan mekanisme pengelolaan kampung nelayan tersebut, meski demikian, pihaknya memastikan bakal dikelola secara kolektif dan berkelanjutan.
“Belum bisa kami pastikan sekarang apakah dikelola individu atau kelompok. Tapi yang jelas, pengelolaan akan melalui wadah yang jelas, bisa koperasi desa atau lembaga yang berkompeten,” jelas Fauzi Momole pada Jumat (11/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa, pendekatan partisipatif akan menjadi kunci dalam pemanfaatan kampung nelayan, sehingga pembangunan tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.
“Kami ingin pengelolaan yang terorganisir, berorientasi jangka panjang, dan benar-benar memberdayakan masyarakat,” jelasnya.
Enam titik pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebar di sejumlah wilayah kabupaten, yaitu:
- Desa Bajo, Kabupaten Kepulauan Sula
- Desa Wasileo, Kabupaten Halmahera Timur
- Desa Lolea, Kabupaten Halmahera Tengah
- Kabupaten Pulau Morotai (lokasi spesifik belum disebutkan)
- Desa Loloda, Kabupaten Halmahera Utara
- Desa Tuada, Kabupaten Halmahera Barat
Dari enam titik tersebut, lima akan difokuskan pada kegiatan perikanan tangkap, sementara satu titik di Halmahera Barat akan dikembangkan berbasis budidaya perikanan.
Masing-masing lokasi akan mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 22 miliar, yang mencakup pembangunan infrastruktur perikanan, fasilitas produksi, serta dukungan kelembagaan bagi nelayan lokal.
Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui pendekatan pembangunan terpadu berbasis potensi lokal.
Maluku Utara saat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian khusus karena besarnya potensi laut dan perikanan yang dimiliki.
Dengan dukungan anggaran yang signifikan dan komitmen lintas sektor, DKP Maluku Utara berharap program ini dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup nelayan dan mendorong pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. (Ato)
***
Tinggalkan Balasan